JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengaku geram dengan pernyataan yang dirilis sepihak oleh pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman, terkait data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang disebut tewas di Nduga sejak Desember 2018 lalu.
Ia menyebut, statemen Veronika yang kini berstatus tersangka oleh Polri tersebut, tak benar bahkan memutar balikan fakta yang ada. Sebaliknya, 57 tahanan itu mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana (kriminal).
“Saya tegas katakan pernyataan seorang saudara veronica koman ada 57 tahanan politik saya katakan tidak benar. Kami tangani secara profesional lewat penegakkan hukum positif. Jangan apa-apa di Papua langsung dipolitikkan’’
“Ini kan (pernyataan Veronica Koman) ujung ujungnya cari makan juga. Tapi cari makan yang positif dan baik. Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan (fitnah) seperti itu,” tegas dia di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat. 14/02/20
Kapolda juga menantang Veronica Koman untuk beradu data dengan pihak kepolisian di Papua. Sebab sangat tak logis bila yang bersangkutan menyampaikan sesuatu tentang Papua, namun tak berada di lapangan.
“Kalau berani datang kesini berhadapan dengan kami disini. Biar saya tunjukan di depan mata dia apa yang sebenarnya terjadi (di Nduga serta kejadian kerusuhan yang terjadi di Papua)”.
“Jangan dari (Australia) sana dapat data simpang siur lalu buang ke publik (di Indonesia bahkan dunia). Kami disini aparat yang ditugaskan negara secara sah dan sebagai perpanjangan tangan negara,” terang ia.
Kapolda tambahkan, jika ingin jujur kasus kerusuhan hingga berujung penangkapan terhadap 57 tahanan itu, dikarenakan kerusuhan yang terjadi di Papua, akibat imbas kasusrasisme di Jatim. Isu ini dimainkan oleh kelompok kriminal bersenjata dengan menciptakan kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang luar biasa.
“Makanya saya tergelitik dengan pernyataan seseorang yang mengaku bernama Veronica Koman ini. Apalagi dia mendesak Pemerintah Australia untuk membahas pelanggaran HAM yang menurut dia ada terjadi di Papua”.
“Saya pikir ini data darimana? Sesungguhnya ini pernyataan yang tidak berdasar serta sepihak. Dia juga sebenarnya harus klarifikasi dengan kita-kita yang diberikan amanah tugas dan tanggung jawab ini. Ingat jangan diabaikan persoalan kerusuhan (yang merenggut korban jiwa dan harta benda di Wamena). Dan kenapa aparat masuk membantu memback up kami di Papua, karena ada persoalan,” sebutnya.
Sebelumnya, Veronica Koman dan sekelompok aktivis mengklaim telah menyerahkan data berisi 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo saat mengunjugi, Canberra, Australia. (redaksi)
