WAISAI-NUSANTARAPOST.ID-Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (AMPERA), Kamis (9/7/2020) menggelar aksi demo damai ke Kantor DPRD Raja Ampat.
Dalam aksinya puluhan massa ini menuntut adanya transparansi menyikapi sidang pembasahan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat 2019 yang dinilai penuh dengan syarat kepentingan, menyimpang dan jauh dari prinsip prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.
“kami dari masyarakat Raja Ampat minta Bupati segera Pertanggung jawaban LKPJ 2019 yang sarat penyimpangan. Kalau tidak bertanggung jawab kami menolak ABDUL FARIS UMLATI untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Bupati yang sarat KKN demi Raja Ampat sejahtera,’’ Kata tokoh perempuan Papua anti Korupsi, Yuning Fonataba.
Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Raja Ampat, John Sauyai dalam orasinya, menuntut janji-janji anggota dewan kabupaten Raja Ampat semasa kampanye mereka. Dimana hingga saat ini belum terlihat perubahan bagi daerah Raja Ampat, khususnya bagi anak-anak negeri Raja Ampat.
“Wahai anggota dewan mana janji janji kalian. Kami anak negeri yang ada disini menuntut perubahan bagi Raja Ampat. Jika kalian tidak mampu maka banyak yang dapat menggantikan. Tidak ada perwujudan sila ke 5 dari Pancasila di negeri ini. Mana sekolah gratis, mana kesehatan gratis,” Ungkap John Sauyai dalam orasinya.
Sejumlah kasus yang tak kunjung selesai prosesnya di Raja Ampat menurut John juga menjadi perhatian khusus anak negeri Raja Ampat.
“Kami menuntut UU no 14 tahun 2004 tentang keterbukaan informasi publik. Sidang LKPJ berlangsung tidak transparan. Kami menuntut diusut tuntas kasus Korupsi pembangunan Septictank yang mengambil anggaran 7 miliar lebih.”tegas John Sauyai.
Sementara, Menanggapi aksi demo puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (AMPERA) Kabupaten Raja Ampat. Ketua DPRD kabupaten Raja Ampat Abdul Wahab Warwey menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada massa aksi yang sudah dengan tepat menyalurkan aspirasi mereka ke pihak DPRD Raja Ampat. Menurut Warwey, sejumlah tuntutan massa aksi diantaranya soal dana Otsus, hal tersebut menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengawasi.
Selain itu Warwey juga menyoroti adanya dugaan kepentingan politik dalam aksi demonstrasi kali ini dimana menurut Warwey hal ini dilihat karena salah seorang peserta aksi yang juga penanggung jawab partai politik dari Golkar diduga kerap memainkan manuver untuk menaruh salah seorang politisi partai Golkar lainnya untuk duduk sebagai ketua DPRD kabupaten Raja Ampat.
” Di tanah ini tidak ada pemimpin DPR yang bukan Orang Asli Papua, mengingat Bram Umpain Dimara (Penanggungjawab Aksi) merupakan kader Golkar jangan mendorong orang cina untuk duduk memimpin kita orang asli.”
“Mari kita sama sama untuk berbenah, kehadiran saudara saudara kesini sudah tepat, karena tempat ini merupakan rumah kita bersama.”tutupnya..
Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Manuputty mengatakan dalam aksi ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada massa aksi yang telah melakukan aksi demo ke kantor DPRD Raja Ampat dengan tertib.
” Saya selaku penanggungjawab keamanan mengucapkan terimakasih banyak kepada rekan rekan dalam penyampaian aspirasi dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Diharapkan saudara sekalian dapat kembali ketempat masing-masing dengan tertib.,” Ungkap AKBP Andre Manuputty dihadapan massa aksi.
Usai orasi dan pembacaan tuntutan, serta penyerahan naskah tuntutan kepada pihak DPRD. Massa aksi membubarkan diri mereka dengan tertib. (redaksi)
