JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Dibalik ramainya pemberitaan mengenai Otonomi Khusus (otsus) di Papua, saat ini berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat cukup disibukan dalam kelanjutan kebijakannya. Namun satu fakta membuktikan bahwa tidak seluruh orang asli Papua (OAP) bersikeras dalam menolak kelanjutan kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan tersebut.
Tokoh-tokoh adat di kampung Skanto Kabupaten Keerom merupakan masyarakat yang teguh untuk mendukung terselenggaranya otsus Papua pada tahun 2021 mendatang, bahkan keputusan tersebut telah diambil berdasarkan hasil musyawarah adat yang melibatkan masyarakat Skanto secara umum.
Maikel Yoko yang mewakili suara pemuda mengatakan bahwa kebijakan otsus adalah salah satu jalan pintas untuk mendukung kesejahteraan Papua. Namun pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam kebijakannya nanti harus dilakukan dengan sistem yang baru dan lebih realistis untuk menjangkau kelas masyarakat paling dasar.
“Secara umum kami elemen pemuda tetap kukuh untuk mendukung kebijakan otsus yang ke-dua. Sebab maksud dari otsus itu sendiri sudah baik, namun kedepan harus tepat sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum bersama tokoh-tokoh lainya di ‘para-para’ adat Kampung Skanto, (16/7).
Ia berpandangan demikian sebab pada prinsipnya otsus digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Papua dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Ishak Armin yang merupakan bendahara kampung Skanto pun sependapat, ia mengatakan bahwa otsus adalah harapan bagi Papua. Namun yang disayangkan selama ini adalah harapan tersebut harus dipangkas oleh oknum pejabat yang tidak amanah.
“kami sangat berharap otsus bisa disalurkan secara langsung kepada masyarakat, bukan dipermainkan dengan berbagai alasan yang berbelit-belit. Kesejahteraan itu kan menjadi tujuan, tapi yang terjadi dimasyarakat saat ini berbeda,” ungkapnya yang kesal dengan birokrasi yang dibuat-buat oleh oknum pejabat yang notabene merupakan orang asli Papua sendiri.
Pemerintah pusat yang sudah memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk menduduki kursi jabatan dipemerintahan, juga merupakan salah satu upaya agar aspirasi rakyat lebih mudah dipahami dan berbagai permasalahannya dapat singkat diselesaikan.
Selain itu, Kepala suku Emanuel Awi yang membawa aspirasi warganya juga meyesalkan pelaksanaan otsus selama ini yang seolah-olah tidak jelas realisasinya.
“Menurutnya program yang kita dengar selama ini itu ‘lari’ kemana anggarannya, karena sampai saat ini masyarakat Skanto tidak cukup merasakan pola penyalurannya,” pungkasnya.
Secara umum masyarakat Skanto berharap penuh terhadap kebijakan otsus yang baru. Mereka juga menginginkan agar aspirasinya bisa didengar elemen pemerintah setidaknya pada level Provinsi. Dana Otsus yang sudah tepat ini tidak boleh berakhir, sehingga harus bersama-sama kita dukung untuk dilanjutkan.
Dalam kepentingan membangun daerah menuju kesejahteraan jangan ada istilah ‘Papua makan Papua’. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan harus bisa membuka mata dan hatinya. Bukan hanya menghias pangkat-pangkat berkilau dengan Triton berjajar rapi di garasi pribadi, sedangkan kami masyarakat masih memakan ‘tanah’.
Menanggapi berbagai aksi tentang penolakan otsus yang ramai terjadi, menurutnya hal itu tidak cukup mengatasnamakan orang Papua secara umum. Aksi-aksi tersebut hanyalah sebuah permainan peran dalam kepentingan yang mengatasnamakan OAP. (redaksi)
