ILAGA-NUSANTARAPOST.ID-Sikap Pemerintah Kabupaten Puncak Papua akhirnya tegas, dimana mereka sudah pasti akan memperketat mobilitas orang ke daerah yang terkenal dengan dinginnya itu, dengan kewajiban harus melakukan uji tes reverse transcription-polymerase chain Reation (RT-PCR), hanya pelaku perjalanan dengan hasil negative yang bisa masuk ke Kabupaten Puncak Papua. Langkah tersebut diambil untuk mengendalikan covid-19 yang merebak signifikan tiga minggu terakhir di beberapa daerah di Provinsi Papua, kebijakan tersebut, mulai berlaku Senin, 28 Sepember 2020, pekan besok. Demikian hal tersebut, terungkap dalam surat edaran Bupati, yang disepakati saat sosialisasi penanganan covid-19 di Kabupaten Puncak Papua, dihadiri oleh Bupati Puncak Willem Wandik,SE,M,Si,dan forkompinda serta masyarakat Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Ibu Kota Kabupaten Puncak Papua, Jumat, 25 September 2020.
Dalam sosialisasi tersebut, tim gugus tugas pencegahan covid-19 Kabupaten Puncak Papua, menjelaskan terkait dengan virus covid-19, cara penularannya hingga cara pencegahannya, bahkan mereka memperagakan cara protocol kesehatan, seperti mencuci tangan menggunakan handsanistazer, menggunakan masker, termasuk masyarakat menyaksikan film terkait penyebaran covid-19.
“Ini memang terpaksa kami lakukan karena tingkat penularan covid-19 di Provinsi Papua, makin tinggi dan mengkuatirkan, ternyata hasil penelitian epidemilogi, semua ini hampir berasal dari pelaku perjalanan, sehingga mau tidak mau kita perlu lakukan langkah pencegahan membatasi orang masuk keluar ke Kabupaten Puncak,” ungkap Bupati Puncak Papua Willem Wandik, usai menghadiri acara sosialisasi.
Untuk diketahui, Pemkab Puncak, sempat membuka akses masuk keluar ke Kabupaten Puncak, sejak 12 Juli lalu, setelah new normal, ternyata dari hasil evaluasi, nyatanya arus masuk keluar masyarakat di kabupaten Puncak Papua, begitu tinggi, bahkan hingga September ini saja, sudah mencapai 1,392 orang, tentunya membawa kekuatiran yang begitu tinggi, disaat kondisi pandemi covid-19, makin tinggi di beberapa daerah di Provinsi Papua, misalnya di Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire,dan beberapa Kabupaten lainnya.
“Kita lakukan ini semata-mata demi kepentingan kemanusiaan menyelamatkan rakyat Kabupaten Puncak, terhindar dari virus berbahaya ini, sebab saya kuatirkan jika sampai ada warganya yang terkena covid-19, maka sudah pasti tingkat kecepatan menularkan ke warga masyarakat yang lain akan lebih cepat, karena kondisi social budaya, adat istiadat masyarakat disini, sehingga rakyat perlu pahami ini langkah dari pemkab Puncak untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19,”katanya.
Lanjutnya, Selain itu, tim gugus tugas pencegahan covid-19 di Kabupaten Puncak Papua juga akan menerapkan prosedur ketat bagi penumpang yang masuk ke Puncak, seperti di Ilaga, Beoga, sinak dan Doufo, dimana akan ada pemeriksaan ketat, penumpang harus menunjukan surat pemeriksaan PCR atau sweb, yang berlaku hanya 7 hari, sementara bagi warga masyarakat yang ingin keluar dari Kabupaten Puncak, akan dikeluarkan surat keterangan uji rapit tes dengan hasil non reaktif dari Tim gugus Tugas covid-19,hanya berlaku 3 hari saja, setelah lewat hari tersebut, warga wajib melakukan rapit tes atau sweb.
Kata Bupati, Meski begitu, himbuan ini dikecualikan untuk logistic dan bahan pokok, bahan bakar, logistic kesehatan dan obat-oabatan, tenaga medis dan evakuasi pasien rujukan, sector perbankan, emergency keamanan dan kegiatan kepentingan kedinasan yang penting dan mendesak, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan persetujuan Bupati, dengan melampirkan dokumen berupa surat tugas yang ditandatangi oleh pemimpin instansi.
“Untuk itu, saya himbau kepada masyarakat, yang tidak berkepentingan, untuk tidak usah sudah naik ke ilaga, terkecuali jika ada kepentingan yang urgen sekali, dengan memperlihatan surat bebas covid-19 atau surat tes PCR atau sweb,”harapnya.(diskominfo Puncak)
