JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Wacana pemekaran wilayah Daerah otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua masih terjadi pro kontra membuat tokoh masyarakat (Tomas, red) dan tokoh adat (todat) angkat bicara untuk pembangunan Papua lebih baik kedepan.
Ketua P2MA-PTP, Marthen Omaleng, mengatakan jika pemekaran wilayah tetap disahkan maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua di Provinsi baru yang dimekarkan seperti Papua Tengah itu masyarakatnya harus diperhatikan.
“Karena tujuan pemekaran itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan nanti pemekaran Provinsi ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan mereka,” kata tokoh masyarakat wilayah Papua Tengah di Jayapura, Senin (21/3/2021).
Tokoh adat dari Selatan Papua, Paskalis Netep, mengatakan semua masyarakat di wilayah Selatan Papua sudah dan siap dilakukan pemekaran wilayah.
“Waktu saya di Boven Digoel itu mereka datang antar aspirasi penolakan namun saya pelajari beberapa hal dan saya dalami dan pelajari poin-poin permasalahan salah satunya itu 9 perusahaan 7 menara namun mereka kerja yang ada maka itu kami hentikan,” kata Paskalis.
Menurutnya, tokoh – tokoh adat di wilayah selatan Papua sudah setuju untuk pemekaran tetap dialaksanakan sehingga pihaknya mendorong agar proses pemekaran cepat dilaksanakan. “Selama saya di Merauke, Boven Digoel, tokoh-tokoh adat setuju bahwa pemekaran tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray, lambat atau cepat pro kontra soal pemekaran wilayah Papua akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.
Ia mencontohkan kasus jabatan Sekda Papua itu orang boleh bilang kecewa karena tidak dapat jabatan, tetapi realitasnya Sekda Papua kalau Jakarta tegas pasti maunya begitu saja.
“Saya kira Mendagri mengerti dan mengetahui soal watak orang Papua. Sehingga kalau kita bersuara mereka anggap kita pro-kontra pemerintah pusat netralitas maka jadi sorotan mereka itu yang terjadi diProvinsi Papua,” kata Ferdinand.
Dikatakan, ada dua sisi sebenarnya dalam wacana pemekaran wilayh di Papua yaitu pertama soal pembangunan.
“Para pejabat setelah menjabat pikirannya seperti apakah bisa menetap di daerah tersebut ataukah pulang ke kampungnya tapi tidak membangun terus mulai lakukan pengumpulan masa, untuk pilkada, gubernur kedepan,” ujarnya.
Sehingga secara tidak langsung Orang Asli Papua akan terdampak positif dari pemkiran, kalau Ibu Kota Provinsi ada di Wamena atau Timika pemikiran orang kan tertuju ke situ, atau berbagai tidak tujuannya ke Jayapura nilai positifnya.
“Saya sempat ikuti beberapa berita di media permintaan Presiden otsus harus dievaluasi total, entah dievaluasi lanjut atau tidak. Kemudian kita terima atau tidak dievaluasi, misalnya itu dievaluasi total dana dan hasil pembangunan harus dibagi baik diseluruh Papua,” pungkasnya. (redaksi)
