JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam organisasi Gapensi Papua, meminta agar kementerian PUPR segera melanjutkan kembali proyek jembatan di Bumi Cenderawasih.
Total 18 paket proyek jembatan yang didanai dari APBN di 2022, sebagian besar dihentikan akibat alasan keamanan, meski bersifat pekerjaan lanjutan.
“Sehingga dalam kesempatan ini kami imbau kepada kepala balai jasa konstruksi yang ada di Papua, lalu juga kepada Menteri PUPR, tolong agar penghentian proyek jembatan ini dipertimbangkan,” tegas Ketua Gapensi Papua, Rudy Waromi, Jumat 17 desember 2021.
Tak sampai disitu, Rudy juga meminta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) untuk menunda proses pelelangan di tahun anggaran 2022, karena menyatukan 10 paket pekerjaan hingga bernilai ratusan miliar, yang justru berpotensi merugikan pengusaha lokal.
“Maksudnya disini kerena 10 paket pekerjaan dikumpul menjadi satu, akhirnya pengusaha besar dari luar Papua dan BUMN yang bergerak di usaha jasa konstruksi, bisa datang mengambil bagian yang seharusnya menjadi bagian kita“.
“Sehingga kepada Balai P2JK kami mohon supaya proses pelelangan yang akan diselenggarakan, dapat ditunda dulu,” harap ia.
Sementara Ketua Kadin Papua, Ronald Antonio menilai, kebijakan kementerian PUPR sangat tidak tepat dan harus segera direvisi. Karena menurut dia, akan jauh lebih aman apabila proyek jembatan dikerjakan oleh pengusaha lokal ketimbang dari luar Papua.
“Kenapa dibilang (proyek jembatan dihentikan karena) masalah keamanan? itu karena pekerjaan tersebut bukan dikerjakan oleh pengusaha lokal. Yang tahu masalah di Papua ini adalah pengusaha lokal. Sehingga kalau proyek ini diberikan kepada pengusaha lokal, saya jamin bisa terselesaikan. Sebab masalah keamanan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan.
“Intinya kita hanya harus memberi peluang dan kesempatan bagi pengusaha asli Papua di tanahnya sendiri,” tegas Ronald.
Ronald pada kesempatan itu juga mengkritisi pemaketan pekerjaan di 2022 oleh Kementerian PUPR, yang dalam hasil pelelangan diterbitkan dengan nilai diatas Rp100 miliar. Pihaknya memastikan segera bereaksi bersama asosiasi terkait di Papua, untuk bersurat kepada Menteri PUPR meminta pembatalan.
Ditempat yang sama, Ketua Gapensi Kabupaten Jayawijaya, Fred Hubi tak ketinggalan meminta Menteri PUPR agar lebih berpihak memberdayakan pengusaha lokal. Apalagi, sebagian besar pengusaha lokal yang bermukim di wilayah La Pago, kini sudah mengerjakan proyek jembatan di tahap awal.
“Bahkan alat berat kami sudah terlanjur ada di lokasi proyek jembatan dan menunggu lanjutan proyek tahap berikutnya. Sehingga kalau dihentikan, ini sangat merugikan kami karena semua alat berat yang dipakai itu kami sewa, bahkan ada yang di kredit di bank dengan jaminan rumah dan lainnya“
“Artinya ketika paket ini berhenti, berarti semua alat berat akan disita dan ini sama dengan pak menteri bunuh kami. Jadi, kami minta segera pak menteri kalau bisa segera perintahkan paket pembangunan jembatan kembali diadakan. Karena urusan keamanan juga itu urusan TNI/Polri. Banyak-banyak mereka di Papua urusannya itu. Dan kami siap kerja,” tandasnya.(redaksi)
