JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksan Negeri Jayapura resmi menahan tersangka YROG berdasarkan barang bukti dugaan tindak pidana Korupsi pada pekerjaan jalan Tepanma-Towe hitam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Keerom Tahun anggaran 2018.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jayapura Marvie De Queljoe mengatakan, tersangka YROG adalah mantan Plt Kadis PUPR Kabupaten Keerom Tahun 2018 .
Kata Marvie, pelaksanaan tahap dilaksanakan setelah Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara telah lengkap memenuhi syarat formil dan materiil atau P-21.
“Pelaksanaan tahap dua dilaksanaan di Lapas Klas IIA Abepura oleh Jaksa Achmad Kobarubun, dikarenakan yang bersangkutan telah di tahan pada tingkat penyidikan di Lapas Abepura,” katanya, Kamis (8/6/2023).
Setelah dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti selanjutnya oleh Penuntut Umum tersangka dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan dengan alasan sebagai berikut, bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Bahwa ancaman Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian terhadap tersangka telah memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan,” jelas Marvie.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, diatur bahwa penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
“Jadi berdasarkan fakta-fakta pada berkas perkara dan barang bukti telah ditemukan bukti yang cukup bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP, sehingga untuk mempermudah pemeriksaan dan agar tersangka tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana maka, terhadap tersangka telah memenuhi syarat subjektif untuk dilakukan penahanan,” terang Marvie.
Selanjutnya waktu dan tempat penahanan yaitu pada tanggal 08 Juni 2023 betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Jayapura di Abepura untuk 20 hari sejak tanggal 08 Juni 2023 s.d 27 Juni 2023 (Tingkat Penuntutan). Bahwa berdasarkan hasil audit tertentu Inspektroat Kabupaten Keerom Nomor LHP : 700/49/ITKAB-KR/2021 tanggal 10 September 2021, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.689.995.181.04. (redaksi)
