JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua, Ronald Antonio hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang di laksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bekerjasama dengan SKALA dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang melakukan Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA).
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan meningkatkan pengelolaan publik serta pembangunan di provinsi SKALA, menetapkan baseline kualitas belanja daerah, mendukung evaluasi UU HKPD, menyusun strategi advokasi, dan meningkatkan kapasitas analisis pemerintah daerah, termasuk dalam isu Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
LPEM FEB UI berkolaborasi dengan SKALA melakukan kajian PERA pada delapan provinsi area kerja SKALA, yaitu Aceh, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kajian ini memiliki tujuan spesifik untuk mendukung perencanaan anggaran yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, serta mendorong reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Ronald Antonio mengatakan, Kajian PERA diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan terutama pengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran dalam rangka mendorong pembangunan di daerah.
“Keterbatasan infrastruktur, ketidakpastian keamanan, kurangnya sumber daya manusia terampil, kebijakan dan regulasi, tingginya biaya operasional dan isu lingkungan Kebijakan pemerintah yang dirasa sangat membantu,” Kata Ronald kepada wartawan selasa 09/24.
Diharapkan dengan dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bisa memberi angin segar bagi pengusaha dengan kebijakannya.
“Kita berharap dan menunggu dimana presiden yang baru dilantik serta adanya pilkada juga sehingga diharap ada terobosan ekonomi yang dilakukan,” Tambahnya.
Sementara Khoirunurrofik, Kepala Kajian Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan mengatakan ini adalah kegiatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Australia dimana fokusnya adalah melakukan kajian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tentu hasil kajian ini akan bermanfaat bagi teman teman di kementerian keuangan,” Katanya.
Dijelaskan dengan adanya DOB baru perlunya strategi dalam pengelolaan anggaran dan juga perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak terkait. (Redaksi)
