NABIRE-NUSANTARAPOST.ID-Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM menyerahkan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran kerja perangkat daerah (Perubahan DPA-SKPD). Hal itu lantaran telah selesainya disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD-P) Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan penyerahan dokumen APBD Perubahan itu berlangsung di Aula Kantor Gubernur, yang dihadiri masing-masing Kepala SKPD, Senin (4/11/2024).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik mengatakan, bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perubahan APBD ini merupakan respon strategis, dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang.
Selain itu, lanjutnya dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga diharapkan alokasi anggaran dapat lebih relevan, efektif, dan tepat sasaran, guna mewujudkan papua tengah yang sejahtera, maju, dan berkeadilan.
“Total belanja yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun 2024 ini adalah sebesar Rp. 4.801.909.638.365,31 berkurang sebesar Rp. 18.123.920.378,69 atau 0,38% dibanding total belanja pada APBD Induk Tahun 2024 yang berjumlah Rp. 4.820.033.558.744. Belanja tersebut akan dibiayai dari total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 4.186.359.556.328,70 dan dari penerimaan pembiayaan berupa silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 615.550.082.036,61,” katanya.
Ia menekankan beberapa arahan sebagai panduan untuk semua perangkat SKPD dalam pelaksanaan perubahan apbd Tahun 2024, antara lain yang pertama optimalisasi dan efektivitas anggaran. Dimana setiap anggaran yang dialokasikan dalam perubahan APBD ini harus dimaksimalkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah di tetapkan.
“Masih banyak terdapat belanja yang tidak berkorelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan. Juga masih ditemukan belanja penunjang lebih besar dari belanja pokok. Hal ini sudah harus dirubah,” jelasnya.
“Pastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar membawa dampak yang positif bagi masyarakat papua tengah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi,” tegasnya.
Kedua ungkap Anwar Damanik, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terhitung per tanggal 30 Oktober 2024, total realisasi pendapatan daerah telah mencapai angka 81,05%, akan tetapi serapan anggaran belanja baru berada pada posisi 44,24%. Hal ini tentu sangat jauh dari harapan.
“Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya minta setiap SKPD dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah disusun dalam perubahan anggaran ini. Dengan percepatan ini, kita dapat memastikan bahwa manfaat dari anggaran daerah dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan tepat waktu,” pungkasnya.
Poin ketiga yang disampaikan Anwar Damanik, yakni akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Ia mengharapkan seluruh SKPD dapat melaksanakan perubahan anggaran ini dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Laksanakan setiap program dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, dan laporkan progresnya secara berkala agar kita semua dapat mengawasi dan mengawal jalannya pembangunan,” ujarnya.
Poin keempat, yang disampaikan Anwar Damanik, pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan perubahan anggaran ini, diminta kepada setiap SKPD dapat mengedepankan prinsip efisiensi dan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah
yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan rakyat, dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan di provinsi Papua Tengah,” katanya.
Ia menambahkan setelah menyelesaikan perubahan APBD ini, segera akan dilaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Maka dari itu Bapperida, BPPKAD dan tim anggaran pemerintah daerah serta seluruh OPD untuk tetap solid dan menjaga kekompakan.
“Meskipun kita sedang berada pada masa transisi, kita dapat menyelesaikan semua tugas, beban dan tanggung jawab kita dengan baik. Saya yakin, dengan semangat kerja keras, kebersamaan, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mewujudkan visi pembangunan yang telah kita tetapkan dan membangun Papua Tengah menjadi provinsi yang lebih sejahtera, maju, dan bermartabat,” tutupnya. (Redaksi)
