NABIRE-NUSANTARAPOST.ID-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Upacara Hari Bakti PU Ke-79 Tahun di Provinsi Papua Tengah ini sekaligus mengenang sejarah 3 Desember 1945 dimana telah gugur tujuh orang pegawai PU yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang kini di kenal sebagai “Gedung Sate”.
Upacara yang digelar di Bandara Lama Nabire, Selasa (3/12/2024) itu, dijadikan momentum mengenang Tujuh pegawai PU yang gugur dalam peristiwa itu adalah Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu Dan Soerjono. Nama mereka kemudian dikenang sebagai Pahlawan Sapta Taruna.
“Perayaan Hari Bakti PUPR Ke-79 ini menjadi cerminan semangat juang dan kesetiaan para pekerja PUPR dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkualitas untuk Tanah Air Indonesia Terlebih Khusus Di Provinsi Papua Tengah,” ungkap Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengambangan Otsus, Ukkas pada saat membaca sambutan Menteri PU RI, Dody Hanggodo.
Ukkas menerangkan kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari pahlawan sapta taruna tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan PUPR dalam menjalankan tugas, khususnya pada saat ini dimana pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari Bangsa-Bangsa lain.
“Dengan Tema Hari Bakti PU Tahun Ini, “79 Tahun Bakti PU Membangun Negeri Untuk Rakyat”, Saya mengajak kita semua untuk terus bekerjasama dan menjaga kekompakan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ujung pelosok wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan upaya mempersatukan bangsa,” tegasnya.
Ukkas mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern, sehingga dihasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah.
“Infrastruktur yang dibangun, tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa ini,” ujarnya.
Untuk itu Ukkas mengajak, semua pelaksanaan harus didasarkan atas proses pemrograman yang terencana dengan baik dan kepemimpinan yang kuat. Sebagai ilustrasi, pemerataan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena hanya akan membangun infrastruktur kecil-kecil yang tersebar dan tidak saling bersinergi, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan.
“Untuk mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing, diperlukan kepemimpinan yang kuat. Seluruh pejabat dan insan PUPR harus mampu menjadi sebagai infrastructure manager bukan construction manager untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat,” katanya.
Ukkas menambahkan kedepan harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata dalam rangka membangun konektifitas untuk mempersatukan Indonesia, meyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa indonesia.
“Intinya, mari kita bersama meningkatkan kinerja dengan hasil karya yang merupakan buah kerjasama dari solidaritas insan PUPR yang bermanfaat bagi masyarakat luasm,” lugasnya. (Redaksi)
