JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Papua saat ini sedang melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan anggaran PNBP T.A 2020-2021 dan Penyalagunaan dana Pengganti dan Ganti Uang Persediaan pada Balai Penjamin Muta Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Mahuse mengatakan ada dua kasus dugaan korupsi yang tengah dilakukan penyidikan yakni Korupsi Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penyalahgunaan anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua.
Lanjut Nixson, BPMP Papua mengelola anggaran APBN sebesar Rp 137.250.453.000.
“Bahwa dalam mengelolah anggaran belanja tersebut pada Tahun 2019 hingga 2021 Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana dengan metode belanja LS dan UP, GUP,” kata Nixon Mahuse, Selasa 8 Juli 2025
Lanjut Nixon, bendahara pengeluaraan melakukan penyimpangan dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dana belanja dengan mengunakan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan cara bendahara membuat SPP dan SPM serta menandatangani tanpa sepengetahuan PPK dan PPSPM selanjutnya bendahara pengeluaraan mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara antara lain:
1. Merenovasi rumah Kepala LPMP Propinsi Papua
2. Pembelian Mobil Merek BRV kepada Kepala LPMP sebesar (telah disita Penyidik)
3. Meminjam kepada Kepala LPMP sebesar Rp 482.000.000
4. Permintaan uang Kepala Tata Usaha (PY) sebesar Rp 3.945.823..878 (sebagianya sudah dikembalikan dan sisanya 2 miliar telah disita oleh Penyidik)
5. Permintaan Kepala Seksi
6. Permintaan Kepala Seksi LPMP tahun 2021
7. Pemberian kepada staf kepala seksi S1 (Werner)
8. Bahwa untuk SPJ belanja kegiatan mengunakan GU/LS
Sementara, Kasie Operasi Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Renaldy Paliama menjelaskan dari hasil penyelidikan bendahara pengeluaraan BPMP yang mengelola anggaran tidak bisa mempertanggung jawabkan pengunaan dan melakukan pembelanjaan dengan pihak ketiga tanpa ada kontrak dasar.
Sedangkan kasus pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Modus Korupsi dari perkara ini beberapa Oknum Pegawai Balai Penjamin Mutu pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menarik retribusi dari pengelolaan fasilitas berupa Asrama atau penginapan atau Mess, lapangan Fitsat, lapangan tenis dan lapangan bulutangkis dengan harga yang ditentukan sendiri.
“Sehingga oknum-oknum ini kemudian menyetorkan Sebagian hasilnya sebagai PNBP dan sisanya digunakan untuk kebutuhan diluarnya dari yang seharisnya misalnya di bagi-bagikan sebagai Bonus Akhir tahun, Pembelian Sovenir, pinjaman untuk para pegawai serta belanja lainya yang tidak sesuai ketentuan belanja dimaksud,” ucap Renaldy Paliama
Dalam kasus dugaan korupsi Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penyalahgunaan anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua, Kejati Papua telah memeriksa 24 saksi.
Sebelumnya dua orang saksi berinisial AH dan PY telah mengembalikan uang tunai senilai Rp 5,4 miliar. Uang tersebut telah diserahkan kepada Bank BNI Jayapura untuk disimpan sebagai barang bukti.
Dari kasus tersebut Kejati Papua juga menyita satu unit mobil Mobil Merek BRV yang di jadikan barang bukti dugaan korupsi yang disimpan di parkiran Kejaksaan Tinggi Papua. (Redaksi)
