YAHUKIMO-NUSANTARAPOST.ID-Pemerintah Kabupaten Yahukimo secara resmi membantah informasi yang beredar luas melalui media sosial, terutama melalui video yang disampaikan oleh sekelompok mahasiswa di Manokwari, mengenai dugaan pengungsian warga, penambahan pasukan secara besar-besaran, dan operasi penyisiran oleh TNI-Polri di Yahukimo.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli S.H., M.H., dalam konferensi pers pada Senin, 24 November 2025. Hasil penelusuran dan verifikasi mendalam yang melibatkan perangkat kampung, tokoh masyarakat, perangkat distrik, dan unsur keamanan menunjukkan bahwa seluruh informasi yang dimuat dalam video tersebut tidak benar, tidak memiliki dasar data, dan tidak sesuai fakta lapangan.
Bupati Didimus Yahuli menegaskan bahwa situasi di Yahukimo saat ini dalam kondisi aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal.
“Setelah kami cek langsung di lapangan bersama perangkat kampung, tidak ada indikasi masyarakat Jalan Gunung yang mengungsi ke hutan akibat penyisiran. Itu sama sekali tidak sesuai realitas,” tegas Bupati Yahuli.
Berikut adalah poin-poin utama klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo:
• Tidak Ada Pengungsian Warga: Hasil pengecekan menunjukkan aktivitas masyarakat berjalan normal. Tidak ditemukan indikasi adanya pengungsian, perpindahan kelompok warga, maupun tindakan penyisiran di wilayah yang disebutkan.
• Tidak Ada Penambahan Pasukan Besar-besaran: Kehadiran TNI-Polri di Yahukimo merupakan kekuatan organik yang menjalankan fungsi pengamanan rutin. “Hingga saat ini, tidak ada penambahan personel secara besar-besaran atau pengerahan pasukan khusus sebagaimana yang diviralkan,” jelas Bupati.
• Tidak Ada Operasi Penyisiran di Kota Dekai: Pemerintah memastikan tidak pernah ada operasi penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan di dalam kota. Aktivitas TNI-Polri yang terlihat oleh masyarakat adalah patroli rutin dan tugas umum penjagaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
• Tidak Ada Aparat Keamanan di Sektor Pelayanan Publik: Bupati juga membantah keras informasi mengenai banyaknya personel TNI-Polri yang bertugas di RSUD Dekai atau Puskesmas, maupun yang menyamar sebagai tenaga kesehatan atau pendidik. “Seluruh tenaga medis, guru, dan tenaga pendukung lainnya adalah pegawai resmi Pemkab Yahukimo yang tercatat jelas. Kami tidak pernah menugaskan aparat keamanan dalam bentuk penyamaran di sektor pendidikan maupun kesehatan,” tegasnya.
Imbauan Kepada Masyarakat
Bupati Yahuli memandang bahwa video yang beredar tersebut adalah informasi sepihak yang berpotensi menimbulkan keresahan dan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengimbau seluruh masyarakat untuk:
1. Tidak mudah mempercayai informasi yang belum diverifikasi, terutama yang bersumber dari media sosial.
2. Mengacu pada keterangan resmi dari Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan lembaga yang berwenang.
3. Mengutamakan ketenangan dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo berkomitmen menjaga kondisi keamanan yang kondusif, menjamin perlindungan masyarakat, serta memastikan layanan publik berjalan normal. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi bagi pihak mana pun yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. (Redaksi)
