JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Kematian tragis seorang ibu hamil dan bayinya usai dipindahkan dari rumah sakit ke rumah sakit tanpa penanganan medis yang memadai memicu kecaman keras dari LSM Papua Bangkit. Ketua LSM, Hengky Jokhu, menegaskan bahwa insiden ini adalah bukti status darurat dan runtuhnya manajemen pelayanan kesehatan di Papua akibat kegagalan sistemik yang menahun.
Hengky Jokhu menyebut korban meninggal bukan karena penyakitnya, melainkan karena layanan kesehatan yang lumpuh, bahkan setelah menunggu hingga 10 jam.
Menurut Hengky, tragedi ini menyingkap kekacauan alokasi anggaran kesehatan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) selama 24 tahun.
“Puluhan tahun dana digulirkan, tapi fasilitas tetap minim dan masyarakat masih menjadi korban. Ini menunjukkan kerusakan sistemik. Mengkritisi hanya tenaga medis sama saja menjernihkan air di muara, padahal air sudah keruh dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah selama ini lebih fokus pada pembangunan simbolis, mengabaikan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
LSM Papua Bangkit mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan audit total yang melibatkan Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenkeu. Audit harus bersifat menyeluruh dan komprehensif, meliputi:
• Seluruh rantai pelayanan kesehatan (Pustu, Posyandu, Puskesmas, dan RS).
• Sarana, prasarana, dan peralatan medis yang dibiayai APBN dan Otsus selama 24 tahun.
• Sistem kehadiran, kinerja, insentif tenaga kesehatan, serta efektivitas Kartu Papua Sehat (KPS).
LSM Papua Bangkit juga menyoroti RSUD Yowari yang sejak berdiri tahun 2003 disebut belum memiliki dokumen Amdal dan sertifikasi lahan yang jelas. Kondisi legalitas ini dinilai menghambat akreditasi dan membuka peluang maladministrasi.
Hengky Jokhu mengingatkan, buruknya pelayanan kesehatan di Papua kerap dipolitisasi menjadi narasi internasional yang menggambarkan pemerintah melakukan tindakan terstruktur terhadap masyarakat Papua.
“Agar kematian ibu hamil dan bayinya tidak dipersepsikan sebagai bagian dari narasi sistemik genosida, negara harus menata ulang total sektor kesehatan Papua,” tegasnya.
Hengky menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa desakan audit ini adalah upaya menyelamatkan masyarakat Papua dari runtuhnya pelayanan kesehatan.
“Kami ingin pelayanan kesehatan hadir sebagai penyelamat, bukan menjadi tempat terakhir masyarakat kehilangan nyawa.” (Redaksi)
