NABIRE-NUSANTARAPOST.ID-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan sosialisasi pengembangan materi promosi serta konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Carmel, Nabire, pada Kamis, 30 April 2026.
Kepala Dinas DP3AP2KB Papua Tengah, Agustinus Bagau, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB menggandeng Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sebagai mitra strategis.
“Khususnya masyarakat asli Papua, mereka masih menilai KB ini adalah membatasi memiliki anak. Itulah yang ingin kami jelaskan ke mereka, bahwa kami tidak membatasi. Ini hanya cara mengatur jarak agar anak yang dilahirkan benar-benar diurus,” ujar Agustinus Bagau dalam sambutannya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Tengah, Sarles Brabar, menegaskan bahwa pendekatan berbasis budaya dipilih untuk meruntuhkan hambatan komunikasi.
Selama ini, isu kesehatan reproduksi kerap dianggap tabu oleh sebagian kalangan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai adat, penggunaan bahasa daerah, serta pelibatan tokoh masyarakat, pesan kesehatan diharapkan lebih mudah diterima oleh remaja dan masyarakat luas.
“Sebagai provinsi baru, tentunya kualitas sumber daya manusia itu sangat penting. Program KB ini mengedepankan bagaimana keluarga bisa menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas,” tutur Sarles Brabar.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga 1 Mei 2026 ini melibatkan peserta dari berbagai unsur. Di antaranya adalah tenaga medis dari delapan Puskesmas se-Papua Tengah, Dinas Kesehatan, DP3AKB tingkat kabupaten, lembaga adat, hingga perwakilan dari beberapa klasis.
Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke akar rumput. (Redaksi)
