JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Unsur Pokja Adat, Max Abner Ohee, meminta seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh maraknya narasi ancaman dan provokasi yang beredar di media sosial.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya unggahan media sosial beberapa hari terakhir yang mengatasnamakan kelompok bersenjata. Unggahan tersebut berisi klaim korban, larangan melintas di wilayah tertentu, hingga ultimatum yang menargetkan Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, tenaga kesehatan, petani, hingga warga pendatang.
Max menegaskan bahwa pesan-pesan bernada ancaman tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sikap resmi lembaga adat maupun pemerintah.
“Pernyataan yang beredar di media sosial tersebut bukan merupakan keputusan Majelis Rakyat Papua, bukan ketetapan adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Papua, dan bukan pula kebijakan resmi pemerintah,” ujar Max Abner Ohee dalam keterangan resminya.
Ia menyoroti pentingnya menjaga kesucian adat yang menjunjung tinggi kedamaian dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan asal-usul. Menurutnya, tidak ada pihak mana pun yang berhak mengatasnamakan adat untuk menebarkan ketakutan atau menghalangi pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam seruannya, Max menekankan bahwa tenaga pengajar, tenaga kesehatan, ASN, serta para petani yang bekerja di Papua memegang peran vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Guru yang mendidik anak-anak kita, tenaga kesehatan yang merawat masyarakat, ASN yang menjalankan pelayanan publik, hingga petani yang mengolah tanah untuk pangan—semuanya adalah bagian dari kehidupan sosial dan pembangunan yang harus kita lindungi bersama. Mereka bukan musuh,” tegasnya.
Max menambahkan, setiap bentuk intimidasi, kekerasan, maupun ancaman terhadap warga sipil merupakan tindakan pelanggaran hukum murni yang harus ditangani tegas oleh aparat penegak hukum berwenang, sehingga masyarakat tidak berlanjut menjadi korban konflik.
Selain menyikapi ancaman fisik dan psikologis, MRP mengimbau warga agar bijak dalam menggunakan dan membagikan informasi di media sosial. Masyarakat diminta tidak menyebarkan rekaman suara, video, atau pesan provokatif yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Jangan menjadikan klaim sepihak sebagai fakta. Apabila menemukan informasi yang meresahkan, saring sebelum dibagikan dan lakukan verifikasi melalui sumber resmi pemerintah daerah, kepolisian, atau pihak berwenang,” kata Max.
Mengakhiri keterangannya, Max mengimbau para kepala suku, ondoafi, tokoh agama, pemuda, hingga tokoh perempuan di seluruh wilayah Papua untuk mengambil peran aktif menjaga ketenteraman lingkungan masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa Tanah Papua adalah rumah bersama bagi setiap warga yang hidup berdampingan secara damai dan berkontribusi dalam pembangunan.
“Jangan biarkan perbedaan membuat kita saling mencurigai, dan jangan biarkan ancaman menutup sekolah atau menghentikan pelayanan kesehatan. Papua membutuhkan kedamaian, bukan ancaman. Masa depan Papua adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Redaksi)
