ILAGA-NUSANTARAPOST.ID-Bupati Kabupaten Puncak, Wilem Wandik menjelaskan kepada DPRD dalam sidang APBD terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat Puncak, bahkan sempat menuai demo dari masyarakat dan oknum ASN, di Kabupaten Puncak, dimana ada kesan uang yang dipotong dari 35 persen APBD Kabupaten Puncak tahun 2020, untuk kepentingan pembiayaan tim gugus tugas penanganan covid-19 Kabupaten Puncak.
Kata Bupati Willem Wandik, semua anggapan tersebut sangat keliru besar, karena dana yang disiapkan hanya sedikit saja untuk membantu tim gugus tugas penangan covid-19 di Kabupaten Puncak, Dan juga mempersiapkan fasilitas guna penanganan dan pencegahan covid-19 masuk di Kabupaten puncak, terutama di pintu-pintu masuk penerbangan di Ilaga, Distrik Beoga, Distrik Sinak, dan Doufo, serta kerja sama dengan pemkab Mimika, jika ada warga Puncak yang terkena covid, maka penaganan bisa dilakukan di Kabupaten Mimika.
“Kita di Puncak ini zona hijau, jadi kita mau keluarkan uang besar kan tidak mungkin tidak ada pasien covid di sini, yang sebenarnya adalah kita siapkan uang sedikit saja, kami pakai untuk tim covid, untuk beli alat penyemprotan, tempat cuci tangan untuk dibagi ke sekolah, gereja, kantor, masker, dan disinfektan, handzanitaizer, termasuk biaya sosialisasi ke masyarakat, dan beli beras untuk bantu mahasiswa dan warga Puncak, jadi tidak benar uang pemotongan 35 persen dari APBD kita pakai biaya tim covid-19,”jelasnya, Sabtu 03 Oktober 2020.
“Termasuk kita dibantu dari Provinsi Papua sebesar 2 Miliar kita pakai datangkan mobil ambulance untuk penanganan covid-19 di Puncak, bukti semua jelas, nanti jika DPRD kurang jelas, bisa ditanyakan lansung ke tim anggaran kita,”tambahnya.
Sementara itu wakil Ketua DPRD Puncak Menase Wandik menambahkan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung langkah dari pemerintah Kabupaten Puncak Papua, terutama untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Puncak, terutama membatasi ruang gerak dari masyarakat ke Ilaga, guna mencegah covid masuk ke ilaga, serta program pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama pembangunan fisik, meski dirinya akui ditahun 2020 ini terjadi pemotongan 35 persen APBD Puncak.
“Kita berharap agar pembangunan dalam kota perlu ditingkatkan, jalan diaspal, sehingga wajah kota ilaga terlihat,”tambahnya.
DPRD Puncak Papua juga menyoroti terkait dengan masih tingginya, angka penjualan togel (kupon Putih) di Kabupaten Puncak, termasuk pemasok minuman keras ke Puncak, sehingga DPRD berharap ke aparat kepolisian dan TNI, termasuk satpol PP untuk segera melakukan penertiban terhadap penjualan togel diKabupaten Puncak.
“dampak dari penjualan togel, warga Puncak lupa kebun,budaya keja keras hilang, bahkan mereka bisa jual apa saja, hanya untuk beli togel, ini yang kami minta untuk ditertibkan oleh satpol PP, apalagi Kabupaten Puncak ini tanah Injil,”tegasnya. (Diskominfo Puncak)
