JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura, Kamis (5/3/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan komitmen pengendalian harga serta akselerasi transformasi digital di Bumi Cendrawasih.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, mayoritas provinsi di wilayah kerja BI Papua mengalami inflasi bulanan. Pengecualian terjadi di Provinsi Papua Tengah yang justru mencatatkan deflasi sebesar -0,03% (mtm). Kondisi ini dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta faktor ketidakpastian cuaca.
Secara tahunan, inflasi Februari 2026 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini disebabkan oleh dampak low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang kini tidak lagi diberlakukan, serta naiknya harga emas perhiasan akibat gejolak global. Dari sisi komoditas, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi seiring dengan tingginya permintaan di tengah terbatasnya pasokan pangan lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri menekankan empat langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga:
1. Menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar anggota TPID.
3. Menggencarkan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik strategis.
4. Memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
Selain inflasi, Gubernur juga mendorong penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini mencakup sinergi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kolaborasi dengan Bank Papua untuk kanal pembayaran digital, perluasan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta sistem pemungutan pajak secara elektronik.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasinya atas kinerja TPID dan TP2DD, termasuk di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB).
Senada dengan hal tersebut, Walikota Jayapura Abisai Rollo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan volume transaksi non-tunai guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Sebagai bentuk keseriusan, acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen hasil HLM oleh Gubernur Papua, Kepala BI Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi digital di seluruh pelosok Papua. (Redaksi)
