JAYAPURA-NUSANTARAPOST-ID-Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menilai film dokumenter Pesta Babi yang viral di media sosial terkesan sarat muatan politik dan tidak menghadirkan informasi secara berimbang terkait pembangunan dan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Menurutnya, isi dokumenter tersebut lebih banyak menampilkan narasi penolakan terhadap program pemerintah tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pandangan pemerintah, tokoh adat lain, maupun masyarakat yang mendukung pembangunan.
“Film dokumenter ini terkesan seperti disponsori oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Program Strategis Nasional yang sedang dijalankan pemerintah,” ujar Yanto Eluay di Sentani, Kamis (21/5/2026).
Ia mengatakan sebuah film dokumenter seharusnya memberikan ruang kepada seluruh pihak agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terhadap persoalan yang diangkat.
Menurut Yanto Eluay, pembangunan di Papua tidak seharusnya selalu dipandang dari sisi negatif. Ia menilai berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah bertujuan membuka akses ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kalau pembangunan dijalankan dengan baik dan melibatkan masyarakat adat secara terbuka, tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan tetap harus menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, hutan, air, dan wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Selain itu, Yanto Eluay juga mengingatkan agar film dokumenter yang dipublikasikan ke masyarakat memperhatikan dampak sosialnya, terutama terhadap generasi muda Papua yang dinilai mudah terpengaruh oleh informasi di media sosial.
Ia berharap seluruh pihak lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan di Papua agar tidak memunculkan konflik maupun perpecahan di tengah masyarakat.
Senada dengan itu, Ondofolo Kampung Puay, Yakob Fiobetauw, menilai film dokumenter tersebut lebih banyak menampilkan narasi yang memancing emosi masyarakat dibandingkan memperlihatkan tujuan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah di Papua.
“Yang ditampilkan hanya sisi yang memancing emosi masyarakat. Padahal pemerintah juga punya tujuan untuk membawa perubahan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, menyoroti aspek adat dalam film dokumenter tersebut. Ia menilai pembuat film belum memahami perbedaan sistem adat di setiap wilayah Papua dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat adat.
“Peraturan adat di setiap daerah berbeda-beda. Jangan disamakan adat di Merauke dengan adat di Tanah Tabi atau wilayah Papua lainnya,” katanya.
Ia juga meminta agar penggunaan simbol-simbol agama dalam dokumenter yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat tidak dilakukan lagi di masa mendatang.
Di sisi lain, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw, Harly Ohhey, menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintah di berbagai wilayah, termasuk di Tanah Papua.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dipandang sebagai langkah untuk mendorong kemajuan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus kita lihat dari sisi positif. Semua ini untuk kemajuan daerah, kemajuan ekonomi masyarakat, dan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Ia menilai setiap program pembangunan tentu akan menghadirkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Namun demikian, masyarakat diminta tetap mendukung program yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Harly Ohhey mengatakan Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah besar untuk memperkuat pembangunan di daerah, termasuk Papua.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat adat maupun masyarakat umum.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah persatuan, melainkan bersama-sama menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan demi kemajuan Papua.
“Kalau ada pembangunan dari negara, mari kita dukung bersama. Karena hasilnya nanti untuk masyarakat juga,” katanya.
Harly Ohhey berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kebersamaan dan terus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan yang membawa manfaat bagi daerah dan generasi mendatang. (Redaksi)
