NABIRE-NUSANTARAPOST.ID-Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus (Otsus) dan Training of Trainers (ToT) bagi seluruh anggotanya. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (6–7 Juli 2026) di Aula Hotel Carmel Kalibobo, Kabupaten Nabire ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai fasilitator yang akan turun langsung ke masyarakat di enam kabupaten.
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Papua Tengah atas dukungan anggaran melalui DPA Sekretariat MRP. Menurutnya, agenda ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan komitmen nyata untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan Otsus di Tanah Papua.
“Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hak ulayat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat,” ujar Agustinus dalam sambutannya, Senin (6/7/2026).
Sebagai provinsi baru, Agustinus mengakui Papua Tengah masih menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kondisi geografis yang sulit. Oleh sebab itu, ia menekankan tiga prinsip utama implementasi Otsus: keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP), tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pengelolaan dana yang tepat sasaran.
Di sela-sela pembukaan, Agustinus juga memberikan catatan kritis mengenai situasi keamanan di wilayah pedalaman Papua Tengah yang dinilainya masih memprihatinkan. Ia mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi masyarakat akar rumput saat ini.
“Papua Tengah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat yang hidup di pedalaman dan lembah-lembah sedang menangis. Pemerintah tidak akan mampu membangun dengan baik apabila rakyat masih hidup dalam penderitaan akibat situasi keamanan,” tegasnya seraya mengajak TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan DPR untuk memperkuat kolaborasi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Meki Fritz Nawipa (melalui sambutan yang dibacakan Ukkas), menegaskan bahwa Otsus jilid II kini diperkuat oleh PP Nomor 106 dan 107. Pemerintah Provinsi saat ini berfokus pada tiga agenda utama demi kesejahteraan masyarakat, yaitu Papua Sehat yang memudahkan akses pelayanan kesehatan, Papua Cerdas untuk memastikan akses pendidikan berkualitas dan gratis, serta Papua Produktif yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat agar mandiri.
Ukkas juga membeberkan capaian membanggakan Papua Tengah yang menjadi salah satu provinsi baru paling progresif dalam pendataan OAP. Saat ini pendataan Orang Asli Papua sudah mencapai 71,88 persen. Data ini dinilai sangat penting sebagai dasar agar kebijakan Otsus benar-benar tepat sasaran. Ia juga meminta anggota MRP aktif menyosialisasikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua.
Narasumber kegiatan, Prof. Dr. Melkias Hetharia, turut memuji langkah cepat MRP dan Pemprov Papua Tengah yang menginisiasi kegiatan ToT ini lebih awal dibanding provinsi baru lainnya. Melalui kegiatan ini, mereka membedah kembali UU Otsus dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Anggota MRP dinilai punya modal pengetahuan adat yang kuat, sehingga mereka adalah figur strategis untuk menjembatani nilai-nilai Otsus ini.
Melalui pembekalan intensif ini, anggota MRP Papua Tengah diharapkan siap menjadi ujung tombak informasi di lapangan, guna memastikan Otsus benar-benar mampu mewujudkan Papua Tengah yang maju, adil, aman, dan sejahtera dengan menempatkan keberpihakan kepada Orang Asli Papua sebagai prioritas utama. (Redaksi)
