JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua melalui Subdit II Ekonomi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perkembangan Ekonomi Papua Tahun 2026 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)”.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop pada Selasa (23/6/2026) ini menghadirkan pakar ekonomi, pelaku UMKM, akademisi, mahasiswa, hingga insan pers. Diskusi intensif ini sengaja digelar untuk mengupas tuntas berbagai isu ekonomi yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kondisi keamanan di Papua, khususnya di wilayah Kota Jayapura.
Kasubdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Papua, AKBP Beddu Rahman, menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika ekonomi, sekaligus menghimpun masukan strategis dari berbagai lini untuk penyusunan kebijakan.
“FGD ini menghadirkan pakar ekonomi agar para peserta dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Sebab, ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas keamanan. Jika situasi keamanan tidak terjamin, investor akan sulit masuk dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat,” ujar AKBP Beddu Rahman.
Menurut Beddu, keterlibatan aktif dari pelaku UMKM, jurnalis, akademisi, dan mahasiswa diharapkan mampu melahirkan masukan yang konstruktif bagi aparat keamanan serta pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi.
“Masukan-masukan yang diperoleh akan menjadi acuan dalam melakukan pemetaan dan langkah-langkah strategis. Harapannya, situasi kondusif di Papua, khususnya Kota Jayapura, dapat terus terjaga sehingga aktivitas ekonomi berjalan baik dan gangguan keamanan bisa diminimalisir,” tambahnya.
Hadir sebagai narasumber utama, pakar ekonomi Prof. Dr. Julius Ary Mollet menilai peran kepolisian saat ini telah berkembang pesat. Polri tidak lagi hanya berkutat pada aspek keamanan konvensional, melainkan juga ikut berkontribusi nyata dalam menyokong pengembangan ekonomi masyarakat.
Julius menggarisbawahi bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Bumi Cendrawasih. Oleh sebab itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat harus terus diperkuat.
“Polisi tidak hanya mengurus keamanan, tetapi juga berperan mendukung pengembangan ekonomi. Program pemerintah terkait UMKM dan pemberdayaan ekonomi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian,” kata Julius.
Ia kemudian mencontohkan langkah nyata Polda Papua yang telah ikut mengawal sektor pertanian lewat program budidaya jagung. Namun, Julius mengingatkan bahwa upaya tersebut masih harus diperluas agar dampaknya kian masif.
Lebih lanjut, Prof. Julius mendorong agar program strategis nasional yang tengah berjalan, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, dapat dioptimalkan menjadi ladang ekonomi baru bagi warga lokal.
“Program seperti penyediaan makanan bergizi gratis membutuhkan banyak bahan pangan. Ini bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka, asalkan didukung dengan pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan,” cetusnya.
Di akhir pemaparannya, Julius menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Papua berada pada aspek sinergi. Sektor ekonomi tidak bisa digerakkan secara parsial oleh satu institusi saja.
“Polda tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku UMKM, hingga LSM agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
