JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas perekonomian di tanah Papua. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sistem pembayaran dan berbagai program pengendalian inflasi secara intensif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama BI saat ini adalah memastikan kelancaran sistem pembayaran dengan mendistribusikan uang layak edar (ULE) hingga ke seluruh pelosok Papua.
“Kami terus menjaga kelancaran sistem pembayaran, utamanya mendistribusikan uang layak edar ke seluruh daerah kita di Papua ini. Kami ingin memastikan uang Rupiah yang ada di masyarakat tetap dalam kondisi layak edar,” ujar Warsono saat ditemui di Jayapura.
Menyikapi tantangan geografis yang dinamis di Papua, Warsono menjelaskan bahwa BI Papua menerapkan dua strategi utama dalam pengedaran uang di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Strategi tersebut meliputi penyediaan Kas Titipan dan pelaksanaan Kas Keliling Luar Kota.
“Saat ini terdapat 7 Kas Titipan yang bekerja sama dengan perbankan di berbagai wilayah guna membantu mengedarkan uang. Sementara untuk daerah yang lebih terpencil, kami rutin melaksanakan Kas Keliling Luar Kota menggunakan transportasi udara,” jelas Warsono.
Program Kas Keliling ini telah menjangkau berbagai wilayah terpencil seperti Asmat, Oxibil, hingga daerah 3T lainnya. Cakupan wilayah kerja BI Papua ini sendiri meliputi empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Selain tantangan geografis, Warsono juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat. BI Papua terus mendorong peningkatan literasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah agar masyarakat segera menukarkan uang yang sudah lusuh ketika tim BI mengunjungi daerah mereka.
Di sisi lain, terkait upaya pengendalian inflasi, Warsono mengakui bahwa Papua bukanlah daerah produsen komoditas pangan. Akibatnya, sebagian besar pasokan pangan harus didatangkan dari luar daerah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BI Papua bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui program Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah-daerah penghasil, seperti Makassar (Sulawesi Selatan).
Selain KAD, BI bersama Pemda setempat juga sangat intensif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
“Gerakan pasar murah ini rutin dilakukan setiap bulan. Sampai dengan pertengahan tahun ini, sudah terlaksana sekitar 250 kali gerakan pasar murah di seluruh wilayah Papua,” tambahnya.
Menutup keterangannya, saat disinggung mengenai dampak penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia di tingkat daerah, Warsono menjelaskan bahwa berdasarkan diskusi dengan pelaku industri perbankan setempat, sejauh ini belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh perbankan di Jayapura. (Redaksi)
