Nabire-NUSANTARAPOST.ID-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mendesak Kapolda Papua Tengah mengambil tindakan tegas menangani konflik di Distrik Kuamki Lama, Kabupaten Mimika. Ia khawatir konflik yang terus berlangsung semakin mengancam masyarakat yang tidak terlibat, termasuk anak-anak sekolah dan ibu-ibu, Selasa (1/9/2026)
Menurutnya, masyarakat dari kelompok lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut juga mulai terdampak. Kondisi itu dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan untuk mencegah jatuhnya korban baru.
“Sekarang masyarakat ini punya masalah sampai dengan sekarang, kena dengan masyarakat yang suku Dani lagi. Ini suku-suku yang tidak terlibat dalam masalah ini semua kena hari ini,” ujarnya.
Ia secara khusus mengingatkan agar anak-anak sekolah dan ibu-ibu tidak menjadi korban akibat konflik. Dampaknya, kata dia, bukan hanya menyangkut keselamatan jiwa, tetapi juga pendidikan anak-anak.
“Jangan anak-anak sekolah yang korban, ibu-ibu korban, yang tidak bisa buat apa-apa. Anak-anak korban dari sisi pendidikan. Ini sudah terjadi,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat keamanan segera mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memastikan keselamatan masyarakat.
“Ini artinya bukan kita membenci mereka, tapi kita harus menyelamatkan setiap nyawa yang ada di bawah,” tegasnya.
Ia mengatakan pendekatan persuasif dan upaya perdamaian sebelumnya telah dilakukan. Bahkan, pemerintah disebut telah dua kali memfasilitasi perdamaian serta memberikan bantuan agar proses penyelesaian secara adat dapat dilakukan.
“Dan dua kali sudah kita mendamaikan. Dan pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk betul-betul mereka prosesi adat dan selesaikan,” ujarnya.
Namun, karena konflik masih berlanjut, ia menilai pendekatan tersebut tidak lagi cukup. Ia mendesak Kapolda Papua Tengah segera memerintahkan Kapolres Mimika menegakkan hukum positif dan menangkap pihak-pihak yang terlibat.
“Beliau harus segera perintahkan Kapolres Mimika untuk menegakkan hukum positif,” katanya.
Ia menegaskan konflik tersebut menurut pandangannya merupakan persoalan kriminal, bukan persoalan adat.
“Ini bukan masalah adat. Ini masalah kriminal murni,” tegasnya.
Ia juga mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasan yang terjadi di Mimika.
“Kita katanya negara hukum, tapi masyarakat baku bunuh kita biarkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia menyatakan MRP mendukung tindakan aparat keamanan yang tegas untuk mencegah korban kembali berjatuhan.
“MRP sangat mendukung dengan tindakan itu,” pungkasnya. (Redaksi)
