NABIRE-NUSANTARAPOST.ID-Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M., mengkritik DPR Papua Tengah yang dinilainya tidak tepat ketika mengkritik pemerintah eksekutif terkait pelaksanaan anggaran yang sebelumnya telah disahkan DPR, Selasa (1/9/2026).
Ketua MRP Papua Tengah menilai DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengesahan dan penetapan anggaran seharusnya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah dibuat sebelum menyalahkan pemerintah dalam pelaksanaannya.
“Palu kebijakan anggaran itu ada pada DPR. Jadi pengesahan dan penetapan anggaran itu di DPR dulu, baru eksekutif melaksanakan. Eksekutif itu adalah eksekutor,” katanya.
Menurutnya, ketika anggaran telah disahkan melalui DPR, pemerintah eksekutif pada dasarnya menjalankan anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Karena itu, DPR diminta melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran.
“Sehingga ketika sudah mengetuk palu, kemudian mengkritik pemerintah, itu sudah tidak benar. Berarti ini ada kebingungan DPR itu sendiri, karena DPR itulah yang memegang palu anggaran,” tegasnya.
Ketua MRP Papua Tengah menegaskan, kritik terhadap pemerintah tetap diperbolehkan, tetapi harus dilakukan secara tepat melalui koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Persoalan terkait penyelenggaraan keuangan daerah maupun APBD, menurutnya, seharusnya dibahas bersama agar menghasilkan solusi.
“Lebih baik kita koordinasi dan hal yang tidak baik kita diskusikan supaya ke depannya menghasilkan yang terbaik daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan apa-apa,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Ketua MRP Papua Tengah juga menyoroti keberadaan DPR di tengah masyarakat. Ia meminta anggota DPR tidak hanya menyampaikan kritik melalui media, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat, terutama di daerah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.
“DPR harus turun di daerah-daerah konflik. DPR harus turun di daerah konflik bersenjata maupun konflik sosial. Bukan kita berkelahi hanya di atas kursi ini,” katanya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran nyata para pemimpin, bukan sekadar perdebatan antara legislatif dan eksekutif.
“Rakyat tidak butuh itu. Rakyat butuh nyata kehadiran pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Ketua MRP Papua Tengah kemudian mengajak DPR, pemerintah, MRP, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan saling serang dan mengutamakan kepentingan pembangunan Papua Tengah.
“Tidak perlu kita saling menjatuhkan, saling mengkritik hanya karena kepentingan politik, kepentingan kelompok, golongan, dan mengabaikan pembangunan Papua Tengah,” pungkasnya. (Redaksi)
