JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Pemerintah daerah di empat provinsi di Tanah Papua bersama Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat sinergi strategis. Kolaborasi ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta mengakselerasi digitalisasi daerah.
Komitmen tersebut diikrarkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tahun 2026 di Jayapura. Pertemuan ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya menghadirkan keempat provinsi beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota dalam satu forum koordinasi terpadu.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat “Satu untuk Papua”. Meskipun kini terbagi dalam wilayah otonomi baru, seluruh daerah tetap merupakan satu keluarga besar di Tanah Papua. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), di mana daerah surplus memasok kebutuhan pangan daerah yang kekurangan guna menekan ketergantungan pasokan dari luar Papua.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua agenda krusial yang harus berjalan beriringan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data, seluruh provinsi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua mengalami inflasi secara bulanan pada Oktober 2026, dengan rincian:
Butir Papua Selatan: 1,12% (mtm)
Butir Papua Tengah: 0,98% (mtm)
Butir Papua Pegunungan: 0,77% (mtm)
Butir Provinsi Papua: 0,67% (mtm)
Lonjakan inflasi tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan bergejolak (volatile food), seperti cabai rawit dan sayuran. Memasuki akhir tahun, sejumlah risiko perlu diwaspadai, antara lain lonjakan permintaan jelang Nataru, dampak fenomena El Nino, serta tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia bersama TPID konsisten mengimplementasikan strategi 4K, yang meliputi:
1. Keterjangkauan Harga: Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan sidak pasar.
2. Ketersediaan Pasokan: Memperkuat KAD dan pengembangan kapasitas produksi petani.
3. Kelancaran Distribusi: Memfasilitasi distribusi pangan secara optimal.
4. Komunikasi Efektif: Menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Berkat sinergi yang solid sepanjang 2026, berbagai apresiasi berhasil diraih, termasuk penghargaan TPID berkinerja terbaik bagi Provinsi Papua dan Kota Jayapura, serta penghargaan upaya pengendalian inflasi terbaik untuk Pemprov Papua Selatan, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Biak Numfor.
Dari sisi digitalisasi, survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah Pemda berstatus “Digital” di empat provinsi wilayah kerja KPw BI Papua melonjak dari 9 menjadi 19 Pemda (mencapai 58% dari total 33 TP2DD), dengan Provinsi Papua mencatatkan indeks ETPD tertinggi sebesar 97,3%. Wilayah Papua juga memborong empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2026.
Kendati demikian, pemerataan digitalisasi masih menyisakan tantangan. Tercatat pangsa kanal digital pada penerimaan pajak daerah baru mencapai 46,53%, sementara pembayaran retribusi daerah masih didominasi oleh kanal konvensional melalui teller sebesar 85,22%.
Sebagai tindak lanjut, HLM menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya:
Butir Pengendalian Inflasi: Rutin menggelar GPM dan sidak pasar jelang Nataru, menerbitkan produk hukum mitigasi inflasi oleh kepala daerah, memutakhirkan neraca pangan berkala, serta memperkuat produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Butir Digitalisasi Daerah: Memperluas kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi, mengoptimalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, mengintegrasikan SIPD dengan e-katalog, serta memperluas infrastruktur pembayaran digital yang ramah kondisi geografis Papua.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama BPS Provinsi Papua, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Badan Pangan Nasional, dan Bapenda Provinsi Papua. Ke depan, KPw BI Provinsi Papua berkomitmen untuk terus merajut kolaborasi erat guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan demi mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera. (Redaksi)













