Sepekan KRYD, Polda Papua Selidiki Dugaan TPPO WNI di PNG dan Kasus Perdagangan Bayi Kembar

Polda Papua Tangani Dua Kasus Dugaan TPPO dan Selamatkan 29 WNI Selama KRYD

JAYAPURA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua bersama jajaran polres menangani dua perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia (TPPO/PMI) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13 hingga 19 November 2026. Operasi tersebut digelar untuk mendukung Program Quick Wins 8.2.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, melalui wadirreskrimum AKBP Wahyu Basuki menjelaskan bahwa selama sepekan pelaksanaan KRYD, jajaran kepolisian mengedepankan tiga aspek utama, yakni pencegahan, penegakan hukum, serta reintegrasi korban.

Pada aspek pencegahan, personel melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelajar di Kota Jayapura guna menangkal modus penipuan berkedok lowongan kerja di dalam maupun luar negeri. Kegiatan penyuluhan digelar di kawasan Car Free Day (CFD) dengan narasumber Brigpol Margaretha S. Rumbiak, S.H., serta di sejumlah sekolah, yakni SMA Negeri 2 Jayapura bersama AKP Hendra Wahyudi, S.H., SMK Negeri 5 Jayapura bersama Kombes Pol Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., dan SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura bersama AKP Rahmit Duwilla. Selain itu, pemantauan dan deteksi dini juga dilakukan di jalur transit rawan, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, di bawah pimpinan Plh. Kasubdit IV Renakta AKP Hendra Wahyudi, S.H.

Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, Ditreskrimum Polda Papua menangani dua perkara yang terdiri atas satu laporan polisi dan satu laporan pengaduan masyarakat. Kasus pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tanggal 29 Oktober 2026 berkaitan dengan dugaan TPPO atau eksploitasi terhadap WNI di wilayah Papua Nugini yang diduga melibatkan warga negara asing asal Tiongkok.

Sebanyak 29 WNI telah diperiksa penyidik Subdit IV Renakta setelah tiba di Jayapura, terdiri atas Sdr. Iqsha Rothsan Prananda serta 28 WNI lainnya (tiga perempuan dewasa dan 25 pria dewasa), sementara 10 WNI lainnya masih berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini. Dalam perkara ini, enam WNA asal Tiongkok diduga terlibat, dengan empat orang di antaranya—AXG, XX, AE, dan AN—telah diamankan Kepolisian Papua Nugini beserta barang bukti, sedangkan dua lainnya berinisial RU dan CC masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus kedua merupakan laporan pengaduan terkait dugaan perdagangan anak terhadap dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan yang diduga dilakukan ibu kandung korban. Dalam perkara ini, empat terlapor berinisial GCER, SAW, ETJ, dan RYK tengah didalami penyidik bersama barang bukti berupa bukti transaksi yang masih memerlukan pendalaman, serta pemeriksaan lima saksi.

Untuk aspek reintegrasi korban, Ditreskrimum Polda Papua berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan BP3MI guna memberikan pendampingan psikososial atau trauma healing, perlindungan di rumah aman, pendampingan hukum, hingga pemulangan 29 WNI yang diselamatkan ke daerah asal.

Atas perbuatan para pelaku, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 455 KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 455 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 UU TPPO juncto Pasal 76F juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Polda Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi tanpa prosedur resmi, memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja, serta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau layanan call center 110 jika menemukan indikasi perekrutan ilegal maupun TPPO. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *