JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua, Velix Wanggai, menanggapi secara resmi kritik dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat serta tokoh agama di Papua. Kritik tersebut sebelumnya mendesak agar jajaran Komite Eksekutif segera turun langsung ke lapangan pasca dilantik oleh Presiden RI pada Oktober 2025 lalu.
Dalam keterangannya kepada media, Velix menegaskan bahwa meskipun secara kelembagaan KEPP Otsus saat ini masih banyak beraktivitas di Jakarta untuk urusan administratif, pihaknya tidak tinggal diam. Selama hampir tiga bulan terakhir, Komite terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat Papua melalui berbagai saluran komunikasi.
“Komite Eksekutif Papua tetap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat selama tiga bulan ini melalui beragam cara,” ujar Velix kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pimpinan komite sebenarnya telah lebih dahulu turun ke Papua secara individual untuk melakukan belanja masalah dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah di enam provinsi Tanah Papua.
Sebagai organisasi yang tergolong baru, KEPP Otsus tengah mempersiapkan penguatan kelembagaan secara intensif sembari melakukan konsolidasi perencanaan kebijakan di tingkat pusat. Velix memastikan bahwa langkah-langkah strategis dan teknis, baik di pusat maupun di daerah, telah disiapkan dan mulai dijalankan secara masif pada Januari 2026 ini. Ia menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi dan kerja sama demi menyukseskan percepatan pembangunan di Papua.
Di sisi lain, Anggota KEPP Otsus Bidang Investasi dan Ekonomi, Paulus Waterpauw, juga meminta masyarakat, tokoh adat, agama, serta kaum perempuan dan pemuda untuk bersabar. Menurutnya, saat ini Komite sedang mempertegas konsepsi kelembagaan agar seluruh unsur dapat bergerak secara terkoordinasi. Fokus utama saat ini adalah menyusun personalia yang akan ditempatkan di ibu kota provinsi hingga kabupaten-kabupaten.
Paulus menyebutkan bahwa pergerakan anggota komite sebenarnya sudah bersifat menyeluruh. Beberapa anggota telah turun langsung ke wilayah Manokwari, Sorong, Jayapura, Wamena, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Yalimo, Biak, Yapen, hingga Lanny Jaya. Ia menegaskan bahwa KEPP Otsus bukanlah lembaga eksekutor, melainkan lembaga mediasi dan fasilitasi yang menjembatani kepentingan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.
Kritik ini sendiri awalnya mencuat dari Tokoh Agama Pegunungan Tengah, Pendeta Dr. Yones Wenda, yang menilai kinerja komite belum maksimal karena dianggap terlalu banyak beraktivitas di Jakarta. Pendeta Yones berharap kehadiran fisik sepuluh pimpinan Komite di Tanah Papua dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang merindukan perubahan nyata dari kebijakan Otonomi Khusus.
KEPP Otsus Papua dibentuk untuk mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan Otsus di bawah koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. Fokus utamanya adalah memastikan setiap kebijakan dan dana Otsus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). (Redaksi)
