MIMIKA-NUSANTARAPOST.ID-Pemerintah Pusat bersama enam Gubernur di seluruh Tanah Papua secara resmi menyepakati komitmen strategis untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Langkah ini diambil guna memastikan lonjakan anggaran Otsus tahun 2026 yang mencapai belasan triliun rupiah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Papua.
“Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua” yang digelar di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (11/5/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, BP3OKP, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Tahun anggaran 2026 mencatatkan angka krusial bagi Bumi Cendrawasih. Pagu alokasi Dana Otsus dilaporkan mencapai Rp12,69 triliun, dengan tambahan rencana pagu sebesar Rp2,69 triliun yang kini sedang dalam tahap penetapan pemerintah. Kenaikan signifikan ini merupakan bentuk keberpihakan pusat untuk mempercepat pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, menekankan bahwa forum ini adalah wujud nyata visi Indonesia Emas 2045 untuk wilayah timur.
“Kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua,” ujar Hoiruddin saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui platform SIPPP, SIPD, dan SIKD. Inovasi ini terbukti mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal, sebuah langkah progresif dalam menjamin pelaksanaan program secara lebih berkualitas.
Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menyerukan pentingnya persatuan meski Papua kini terbagi menjadi enam provinsi secara administratif.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, langkah, pikiran, dan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki di hadapan para pimpinan daerah.
Dukungan terhadap tata kelola ini juga datang dari mitra pembangunan melalui program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar). Team Leader SKALA, Petra Karetji, menyoroti pentingnya transparansi untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Petra menekankan bahwa penggunaan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), sangat krusial. “Kebijakan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi, melainkan kondisi riil masyarakat agar intervensi pembangunan tepat sasaran dan berkeadilan,” ungkapnya.
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini diakhiri dengan penandatanganan pakta komitmen oleh para Gubernur dengan disaksikan perwakilan Pemerintah Pusat. Setelah pertemuan tingkat pimpinan pada hari pertama, agenda akan dilanjutkan dengan workshop teknis bagi perangkat daerah pada hari kedua untuk menyinkronkan perencanaan anggaran secara lebih mendalam. (Redaksi)
