JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai inovasi baru dalam industri sistem pembayaran domestik. Peluncuran ini diumumkan langsung oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, di Jakarta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) turut mendukung penuh langkah ini untuk memperluas manfaat digitalisasi sistem pembayaran hingga ke wilayah Tanah Papua.
Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses sepenuhnya melalui infrastruktur domestik. Instrumen ini dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan skema pembiayaan berbasis syariah. Kehadiran instrumen ini diharapkan memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran sekaligus membuka ruang inovasi layanan ke depan.
Selain peluncuran KKI, Bank Indonesia turut memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Perluasan ini mencakup transaksi sampai dengan Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar, yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Sementara itu, dukungan MDR QRIS 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu tetap dilanjutkan. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha di berbagai skala, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.
Secara nasional, penggunaan QRIS terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, tercatat 65,77 juta pengguna QRIS dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026. Jumlah merchant yang menerima QRIS mencapai 44,86 juta dengan pangsa UMKM sebesar 96,68%. Volume transaksi QRIS pada periode yang sama tercatat sebanyak 12,55 miliar transaksi dengan nilai nominal mencapai lebih dari Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (yoy) dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Di wilayah Papua, perkembangan akseptasi QRIS turut menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan wilayah pemekarannya tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung oleh lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna. Momentum ini berlanjut pada triwulan I 2026 dengan realisasi nilai transaksi QRIS di Papua mencapai Rp2,61 triliun atau tumbuh 7,84% (yoy). Pertumbuhan tersebut diiringi perluasan merchant yang meningkat 12,98% (yoy), serta volume transaksi hingga Juni 2026 yang mencapai 3,3 juta transaksi dengan 240,4 ribu pengguna baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung akselerasi ekonomi digital di daerah.
“KPw BI Prov. Papua berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, serta mitra strategis di Papua sebagai bagian untuk mengakselerasi penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di tanah Papua sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia,” ujar Warsono. (Redaksi)
