MAKASSAR-NUSANTARAPOST.ID-Gejolak harga pangan dirasakan langsung oleh masyarakat dan memengaruhi daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Untuk menjaga stabilitas tersebut, inflasi kelompok pangan bergejolak perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0% hingga 5,0%.
Semangat itu diusung dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Acara ini dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026, mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Gelaran penting ini dibuka secara resmi oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta dihadiri para kepala daerah se-Sulampua.
Dalam kesempatan tersebut, GPIPS Sulampua 2026 memperkenalkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” atau tiga daya upaya, yang meliputi Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, direplikasi dari kisah sukses daerah.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Deputi Gubernur BI, Thomas A.M. Djiwandono.
Sementara itu, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,45% pada semester 1-2026 serta inflasi nasional yang terjaga di angka 3,28% (sesuai sasaran \bm{2,5\pm1\%}). Dari sisi produksi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) sukses mencapai 131,11—yang merupakan rekor tertinggi dalam 34 tahun terakhir—dengan cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 berada di kisaran 4,5 juta ton.
Karakteristik wilayah Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) yang memiliki sentra produksi dan wilayah konsumsi tersebar di pesisir, kepulauan, hingga pegunungan, menjadikan konektivitas dan rantai pasok sebagai kunci utama stabilitas harga pangan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) bersama TPID Provinsi Papua dan DOB terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi Tallukarsa Pangan Sulampua, yang mencakup:
Karsa Daya: Penguatan kapasitas produksi melalui penyaluran sarana prasarana pertanian komoditas cabai, bawang merah, dan beras; pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai; business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern; serta pelatihan petani termasuk petani asli Papua bekerja sama dengan IPB Bogor.
Karsa Sambung: Perwujudan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Keerom-Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang-Kota Jayapura, penjajakan KAD Kota Jayapura-Kabupaten Merauke, Fasilitasi Pangan (FDP) dari sentra produksi, serta Gerakan Pangan Murah bersinergi dengan Bulog (beras SPHP), TNI-Polri, Baznas, BKMT, dan rumah ibadah melalui Gerobak Sentani serta Gerbang Kasih.
Karsa Tata: Penguatan melalui rapat koordinasi, FGD, High Level Meeting TPID, penyusunan neraca pangan bersama Pemprov Papua dan tiga DOB, sinergi dengan BPS dan BMKG untuk antisipasi risiko iklim, hingga edukasi belanja bijak kepada masyarakat dan pelajar.
Berkat sinergi yang konsisten ini, TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura turut mendapatkan apresiasi sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di Nusampua tahun 2026.
Rangkaian Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua dalam GPIPS 2026 turut merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama, yakni:
1. Penguatan hulu produksi yang adaptif iklim.
2. Hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan.
3. Perluasan akses pembiayaan petani dan nelayan.
4. Penguatan data stok dan operasi pasar berbasis Early Warning System dan Neraca Pangan.
5. Penguatan konektivitas antarpulau.
Komitmen ini menjadi pijakan penting bagi TPID se-Papua untuk memperluas KAD dan FDP serta menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Melalui semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Prov. Papua bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat hingga ke penjuru Papua demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Redaksi)
