JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaksanakan pelepasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Acara pelepasan logistik pangan strategis ini dipusatkan di Lapangan Apel Mapolda Koya Koso, Kota Jayapura, pada Selasa, 9 Desember 2025.
Program distribusi beras SPHP ini menjadi langkah konkret Pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua, terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kegiatan pelepasan distribusi pangan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Turut hadir mendampingi Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn.) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., serta Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., bersama Pejabat Utama Mabes Polri, unsur TNI, dan Forkopimda Papua.
Pada tahap ini, Pemerintah mengalokasikan total 580 ton beras SPHP yang akan didistribusikan ke tiga provinsi di Papua Raya. Beras ini akan disalurkan melalui jaringan gudang Bulog dan diawasi ketat hingga ke titik penjualan di masyarakat.
Penegasan Polri Terkait Pengawasan Harga
Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyoroti tantangan distribusi akibat kondisi geografis Papua yang memengaruhi akses pangan. Hal ini menyebabkan masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan rentan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan.
Menyikapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mengamankan proses distribusi dan menstabilkan harga di pasaran.
“Kami memastikan beras SPHP ini wajib dijual dengan harga eceran yang stabil dan terjangkau. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti penimbunan atau upaya menaikkan harga di atas ketentuan, Polri akan menindak tegas. Ini adalah tugas kami untuk memastikan negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya dari praktik curang pangan,” tegas Wakapolri.
Sinergi antara TNI-Polri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah akan diperkuat untuk menjamin pengawasan distribusi beras di seluruh wilayah Papua, termasuk wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur udara.
Apresiasi dan Target Mandiri Pangan
Di akhir acara, Gubernur Papua menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat, di mana upaya ini berhasil menjaga inflasi Papua tetap terkendali hingga November 2025.
Sementara itu, Menteri Pertanian menekankan potensi besar Papua untuk mencapai kemandirian pangan melalui program pencetakan lahan sawah baru secara bertahap.
Usai berdialog interaktif dengan perwakilan wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah melalui sambungan daring, Wakapolri beserta rombongan secara simbolis melepas keberangkatan truk-truk pengangkut beras SPHP dari Mapolda Koya Koso.
Diharapkan dengan adanya distribusi beras SPHP ini, stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terpenuhi, sehingga seluruh masyarakat Papua dapat merayakan Hari Besar Keagamaan dengan penuh sukacita, serta menjamin stabilitas keamanan dan ekonomi di Papua Raya tetap terjaga. (Redaksi)
