JAYAPURA-NUSANTARAPOST.ID-Akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Papua kini kian terbuka lebar. Perpaduan pembiayaan syariah komersial dan sosial, seperti zakat dan wakaf, dinilai menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan modal usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini belum memenuhi persyaratan perbankan (unbankable).
Hal tersebut menjadi isu mendasar yang mengemuka dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar pada hari kedua gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menegaskan pentingnya strategi terstruktur untuk mendorong ekonomi syariah di daerah. Tiga langkah utama yang disoroti meliputi penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pengembangan rantai nilai halal dari hulu ke hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah.
Untuk merealisasikannya, Bank Indonesia mendorong pendekatan 3SP (Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi).
“Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten,” ujar Solikin.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Direktur Eksekutif KNEKS Sholahuddin Al Aiyub, Staf Ahli Kemenkeu Arief Wibisono, serta Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Maliki. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah harus menjadi arus baru perekonomian nasional yang didukung regulasi jelas dan ekosistem kondusif. Hingga saat ini, sebanyak 27 provinsi telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD).
Sejalan dengan komitmen nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) terus bergerak cepat memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM di daerah.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, BI Papua telah memfasilitasi business matchingpembiayaan UMKM dengan total komitmen mencapai Rp4,1 miliar.
“Komitmen pembiayaan ini berasal dari dua agenda besar, yakni Festival Kopi Papua 2026 sebesar Rp2,4 miliar dan Festival Cenderawasih 2026 sebesar Rp1,7 miliar. Fasilitasi ini mempertemukan UMKM potensial dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha mereka,” jelas David dalam keterangannya.
Selain business matching, BI Papua juga mengoptimalkan platform Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). Platform ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pelaku usaha lokal dan institusi perbankan. Hasilnya, dari 108 UMKM Papua yang terdaftar di BISAID pada tahun 2026, sebanyak 25 UMKM telah sukses memperoleh kucuran pembiayaan dari bank.
Tak hanya membuka kran pembiayaan, BI Papua fokus memperkuat kapasitas internal UMKM agar memenuhi kualifikasi perbankan (bankable). Salah satunya melalui pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang telah digelar sebanyak tiga kali selama 2026, didampingi dengan perluasan adopsi pembayaran digital melalui QRIS.
“Penggunaan SIAPIK membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang transparan dan rapi, sementara QRIS mendorong pencatatan transaksi yang real-time. Kedua instrumen ini menjadi kunci agar UMKM Papua go digital dan siap mengakses perbankan formal,” tambah David.
Ke depan, BI Papua berkomitmen untuk terus memperluas jejaring kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, guna memastikan manfaat sinergi pembiayaan nasional dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di Tanah Papua. (Redaksi)
