JAKARTA-NUSANTARAPOST.ID-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, terus bergerak cepat memperjuangkan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat Bumi Cenderawasih. Terbaru, Fakhiri menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Kepala II Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, di Jakarta pada Jumat (27/2/2026).
Pertemuan tersebut memfokuskan pada tiga agenda besar: perluasan akses listrik di wilayah terpencil, persiapan program mudik gratis Idul Fitri 2026, serta penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara untuk mendongkrak ekonomi Papua.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa kolaborasi dengan BUMN adalah kunci untuk menembus keterbatasan infrastruktur di wilayah pedalaman. Menurutnya, listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan motor penggerak kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah terpencil juga merasakan akses listrik yang memadai. Ini bukan hanya soal penerangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Fakhiri usai pertemuan.
Selain masalah energi, pertemuan ini juga mematangkan rencana mudik gratis menjelang Lebaran 2026. Program ini dirancang untuk membantu meringankan beban biaya transportasi warga Papua melalui optimalisasi armada udara dan laut milik BUMN.
Kondisi geografis Papua yang menantang menuntut adanya infrastruktur transportasi yang mumpuni. Fakhiri menilai penguatan kapasitas pelabuhan dan bandara sangat krusial untuk:
1. Menekan disparitas harga barang pokok.
2. Memperlancar arus distribusi logistik.
3. Membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Kepala II Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, menyatakan komitmen penuhnya. Ia menegaskan bahwa peran BUMN di Papua tidak hanya soal bisnis, tetapi menjalankan amanat pembangunan nasional.
Tedi memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti rencana aksi konkret agar manfaat sinergi ini dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Sinergi antara Pemprov Papua dan BUMN ini diharapkan menjadi titik balik percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. (Redaksi)
